AmperaBlitz.com | OGAN ILIR – Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif menjadi perhatian Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Melalui kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir, DPRD menyoroti berbagai aspek pengelolaan anggaran dan aset daerah guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Kunjungan yang berlangsung pada Jumat (24/7/2026) itu dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Tamtama Tanjung, dan diterima Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Ilir, Sholahuddin, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas belanja daerah, pengelolaan kas, utang dan piutang, hingga optimalisasi pengelolaan aset milik daerah.
Tamtama Tanjung mengatakan tata kelola keuangan yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat.
“Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Ilir, Sholahuddin, menjelaskan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, di antaranya melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
“Kami terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar pengelolaan keuangan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Selain menjadi ajang koordinasi, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil pembahasan diharapkan menjadi referensi bagi Komisi III DPRD Sumsel dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong peningkatan tata kelola keuangan di kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan.
