AmperaBlitz.com | JAKARTA — Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan fiskal daerah. Untuk memperkuat kualitas penyusunan dokumen tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Kunjungan ini bertujuan melakukan koordinasi sekaligus berbagi informasi mengenai mekanisme penyusunan KUA-PPAS, mulai dari proses perencanaan, penyelarasan program prioritas hingga penyusunan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Rombongan Komisi III DPRD Sumsel yang dipimpin Ketua Komisi III, Tamtama Tanjung, SH, diterima jajaran DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai strategi penyusunan dokumen KUA-PPAS, penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, serta penerapan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ketua Komisi III DPRD Sumsel, Tamtama Tanjung, mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembahasan KUA-PPAS di Sumatera Selatan.
“Kami ingin mempelajari praktik-praktik terbaik yang diterapkan DPRD DKI Jakarta dalam proses penyusunan KUA-PPAS. Pengalaman tersebut akan menjadi referensi agar pembahasan anggaran di Sumatera Selatan semakin berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Tamtama.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga legislatif menjadi langkah penting untuk memperkuat fungsi penganggaran sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPRD Sumsel berharap berbagai masukan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pembahasan KUA-PPAS Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Sumsel dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkuat sinergi antardewan provinsi demi mewujudkan perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
