AmperaBlitz.com | PALEMBANG — Ribuan anak di Sumatera Selatan masih belum dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah. Faktor ekonomi, keterbatasan akses sekolah, hingga persoalan sosial menjadi penyebab utama tingginya angka anak putus sekolah (APS), terutama saat memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Sumsel. Berdasarkan data yang diterima Komisi V DPRD Sumsel, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi daerah dengan angka anak putus sekolah tertinggi, disusul Kabupaten Ogan Ilir (OI).
Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani, mengatakan sekitar 19 ribu anak di Muba tercatat putus sekolah dalam kurun tiga tahun terakhir.
Menurutnya, data tersebut merupakan akumulasi anak yang tidak melanjutkan pendidikan mulai dari transisi SD ke SMP hingga SMP ke SMA. Namun, angka tertinggi terjadi pada perpindahan dari jenjang SMP ke SMA.
“Persentase terbesar terjadi saat transisi dari SMP ke SMA. Penyebab utamanya faktor ekonomi, kemudian disusul jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal siswa,” kata Alwis Gani, Jumat (24/7/2026).
Ia menjelaskan, masih banyak desa di Sumsel yang belum memiliki SMA maupun SMK sehingga siswa harus menempuh perjalanan jauh untuk melanjutkan pendidikan.
Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya sarana transportasi serta keterbatasan ekonomi keluarga. Akibatnya, tidak sedikit siswa memilih berhenti sekolah karena tidak mampu menanggung biaya maupun akses menuju sekolah.
Selain faktor ekonomi dan keterbatasan fasilitas pendidikan, Alwis menilai persoalan sosial juga turut memengaruhi tingginya angka anak putus sekolah. Sebagian anak perempuan memilih menikah di usia muda, sementara anak laki-laki bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Komisi V DPRD Sumsel juga mengingatkan agar kebijakan di sektor pendidikan tidak justru menambah beban masyarakat, termasuk terkait besaran iuran komite sekolah yang dinilai dapat menjadi kendala bagi keluarga kurang mampu.
“Jangan sampai karena biaya komite terlalu besar, orang tua memutuskan anaknya tidak sekolah lagi. Kalau angka anak putus sekolah terus bertambah, beberapa tahun ke depan akan muncul persoalan sosial baru seperti pengangguran dan kriminalitas,” tegasnya.
Sebagai upaya menekan angka anak putus sekolah, pemerintah saat ini mendorong pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan sarana pendidikan.
DPRD Sumsel berharap pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan akses sekolah, serta dukungan ekonomi bagi keluarga dapat menekan angka anak putus sekolah sehingga lebih banyak anak di Sumsel mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah.
