AmperaBlitz.com | PALEMBANG – Komitmen penataan sektor minyak dan gas bumi (migas) di Sumatera Selatan terus diperkuat. Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan kesiapan menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan migas yang tertib, legal, dan berkelanjutan.
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi Forkopimda se-Sumatera Selatan di Auditorium Graha Bina Praja, Jumat (24/4/2026), yang dihadiri Bupati Muba H M Toha Tohet bersama jajaran OPD terkait.
Dalam forum tersebut, Bupati Toha menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, sekaligus memastikan pengelolaan migas di Muba berjalan sesuai aturan.
Ia menyebut, Pemkab Muba siap menindaklanjuti arahan SKK Migas dengan langkah konkret, termasuk mendorong peningkatan kualitas produksi masyarakat penambang secara bertahap.
“Kami akan segera menggelar rapat lanjutan dan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Insyaallah, Muba siap menjalankan arahan SKK Migas,” ujarnya.
Menurutnya, mulai awal Mei 2026, berbagai upaya akan dimaksimalkan agar Muba dapat menjadi contoh terbaik dalam tata kelola migas di Sumsel.
“Ke depan, masyarakat penambang akan didorong meningkatkan kualitas produksi dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, keselamatan, dan keberlanjutan,” tegasnya.
Selain itu, pengelolaan migas di Muba akan diarahkan berada di bawah kelembagaan resmi seperti BUMD, koperasi, maupun UMKM, guna memastikan perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan tersebut di seluruh daerah.
“Saya minta Dinas ESDM segera membentuk posko di setiap daerah untuk memastikan pengawasan berjalan optimal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik illegal drilling tidak boleh dibiarkan karena berbahaya dan merugikan negara.
“Kita tidak akan membiarkan praktik ilegal terus terjadi. Selain merugikan negara, juga membahayakan keselamatan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri kepala daerah se-Sumsel, unsur Forkopimda, termasuk Pangdam II/Sriwijaya dan Kapolda Sumsel, sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung kebijakan strategis di bidang energi.
