AmperaBlitz.com | JAKARTA – Demi memastikan tidak ada anak di Sumatera Selatan yang putus sekolah karena kendala biaya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, M. Ilyas Panji Alam, memimpin kunjungan kerja strategis ke Jakarta pada Senin (23/3/2026).
Langkah “jemput bola” ini menyasar dua instansi kunci: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta DPRD Provinsi DKI Jakarta. Fokus utamanya adalah membedah mekanisme pengawasan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran di Bumi Sriwijaya.
Dalam pertemuan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, rombongan DPRD Sumsel menggali detail teknis terkait penyaluran bantuan. Program PIP dan KIP bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan jaring pengaman sosial yang krusial bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
”Kami ingin memastikan bahwa setiap bantuan pendidikan dari pemerintah pusat benar-benar sampai ke tangan yang berhak, tanpa hambatan birokrasi yang rumit di lapangan,” ujar agenda utama dalam diskusi tersebut.
Tak hanya ke kementerian, studi komparatif ini juga berlanjut ke gedung DPRD DKI Jakarta. Ibu kota dipilih sebagai referensi karena dianggap memiliki sistem pengawasan legislatif yang sudah matang dalam mengawal bantuan pendidikan daerah.
DPRD Sumsel membidik beberapa poin penting dalam kunjungan ini, antara lain:
Bagaimana legislatif daerah lain melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi bantuan, mempelajari cara meminimalkan risiko bantuan yang salah sasaran dan mencari referensi regulasi yang bisa diadaptasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan.
Kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda rutin. Hasil dari diskusi dan pengumpulan data di Jakarta ini akan dijadikan bahan evaluasi total bagi DPRD Sumsel.
“Tujuannya untuk memperkuat peran legislatif dalam mengawal kebijakan pendidikan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Diharapkan, sekembalinya rombongan dari Jakarta, Sumsel memiliki formulasi pengawasan yang lebih tajam sehingga risiko putus sekolah di berbagai kabupaten/kota dapat ditekan secara signifikan.
