AmperaBlitz.com, Prabumulih –
Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih melalui Inspektorat menggelar kegiatan sosialisasi antikorupsi bertema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Selasa, 9 Desember 2025 dan dihadiri berbagai pejabat serta aparatur pemerintah daerah hingga Kepala Sekolah.
Wali Kota Prabumulih, H. Arlan dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya peningkatan integritas seluruh pegawai pemerintah.
Dia juga menyampaikan bahwa setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan pegawai harus selalu dilaporkan secara transparan agar dapat menambah nilai akuntabilitas.
“Pemberantasan korupsi sudah menjadi prioritas nasional yang terangkum dalam Asta Cita Presiden, sehingga pemerintah daerah wajib mendukung implementasinya,” terang Arlan.
“Jangan hanya diikuti saja, artinya jangan sampai korupsi dilakukan. Prinsip antikorupsi ini harus benar-benar kita pegang agar bisa membangun Kota Prabumulih,” sambungnya lagi.
Dalam kesempatan itu pula, politisi partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam upaya membangun daerah. Dirinya mengaku sering bersikap tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan menjadikan Prabumulih sebagai kota percontohan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kebersamaan itu kunci untuk membangun Prabumulih. Karena itu, saya tekankan agar Prabumulih bisa menjadi percontohan bagi kabupaten dan kota lain,” ujarnya.
Plt Inspektur Kota Prabumulih, Sapta Putra Dewangga, SH, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah preventif untuk mencegah tindak korupsi, terutama di lingkungan Pemkot Prabumulih. Kegiatan ini juga sejalan dengan visi-misi Wali Kota H. Arlan dan Wakil Wali Kota Franky Nasril dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi.
Sapta menambahkan bahwa pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara berkala, termasuk penegakan disiplin waktu dan kedisiplinan dalam penggunaan anggaran.
Kendati demikian, dia mengakui masih terdapat kelemahan di beberapa OPD, namun Inspektorat berkomitmen memperbaiki kekurangan tersebut agar menjadi kekuatan.
“Kedisiplinan OPD dalam penggunaan anggaran masih berada di angka 85–95 persen. Masih ada kelemahan, tetapi kami Inspektorat terus membenahi agar semuanya menjadi kekuatan,” jelasnya.
Sapta juga mengungkapkan bahwa hasil penilaian MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) Kota Prabumulih menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga awal Desember 2025, Prabumulih berhasil meraih peringkat 9 dengan nilai 73, naik dari peringkat 18 sebelumnya.
“Alhamdulillah, banyak dokumen sudah disampaikan dan diunggah, hanya saja beberapa masih menunggu verifikasi. Target 2026 mungkin terlihat muluk, tetapi kami optimistis dengan pengalaman yang ada. Target kami nomor satu,” tambahnya.
Dengan pencapaian tersebut, Prabumulih resmi masuk 10 besar dalam penilaian pencegahan korupsi per 5 Desember 2025.
Penulis : Umi Nasiatul Aisah
Editor : Redaksi
