AmperaBlitz.com, Palembang — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H. Edward Candra, mewakili Gubernur H. Herman Deru, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Penyampaian dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Sumsel yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Nopianto, Jumat (25/7/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel.
Dalam jawabannya, Edward Candra memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Sumsel dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk inovasi dalam sistem pemungutan retribusi secara digital. Ia menjelaskan, melalui kerja sama dengan Bank Sumsel Babel, Badan Pendapatan Daerah telah meluncurkan Sistem Retribusi Online Sumsel (E-ROS) yang mulai diimplementasikan pada tahun ini.
“Kami mengapresiasi masukan fraksi-fraksi yang mendorong pengembangan sektor pajak non-konvensional, seperti transaksi digital dan e-commerce berbasis lokal yang terintegrasi dengan dashboard pemerintah,” ujar Edward.
Selain itu, Edward juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian. Ia mencontohkan alokasi anggaran yang difokuskan pada pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pupuk untuk meningkatkan produktivitas petani di Sumsel.
“Menyikapi pandangan Fraksi PDIP, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura telah rutin mengalokasikan anggaran untuk pengadaan traktor roda dua. Pada 2022, sebanyak 24 unit telah disediakan, meningkat menjadi 81 unit pada 2023, dan direncanakan 68 unit pada tahun 2025,” jelas Edward.
Lebih lanjut, Edward Candra mengajak seluruh fraksi untuk terus melakukan pembahasan lebih mendalam terkait usulan dan saran yang disampaikan, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rapat-rapat komisi berikutnya.
“Jika masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, kami berharap dapat dibahas secara konstruktif dalam forum komisi. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
