AmperaBlitz.com, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Tahun 2025 yang berlangsung di Asrama Haji Palembang, Senin (14/7/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi nasional bagi para penyuluh pertanian dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengapresiasi semangat pengabdian para penyuluh yang dinilainya berperan penting dalam pembangunan sektor pertanian, sekaligus penopang ketahanan pangan nasional.
“Penyuluh adalah navigator pertanian. Kalau kita sadar bahwa penyuluh adalah penunjuk arah, maka sudah sepatutnya kita memberi arahan dan dukungan yang tepat agar pertanian kita melaju cepat,” ujarnya.
Menanggapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang pengangkatan penyuluh pertanian daerah menjadi pegawai yang dibiayai pusat, Herman Deru menyatakan dukungan, namun menekankan pentingnya peran daerah dalam pengendalian dan evaluasi kinerja.
“Pemerintah daerah adalah pihak yang paling mengetahui kondisi lapangan. Maka, meski pendanaan berasal dari pusat, pengendalian dan penilaian kinerja harus tetap melibatkan pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia juga menyinggung peran penyuluh dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan swasembada pangan dan menghentikan impor pangan sejak 2024. Dalam konteks ini, menurutnya, pendampingan petani oleh penyuluh menjadi sangat vital.
Herman Deru turut mengusulkan agar Perhiptani dapat bersinergi dengan Tim Satu Data Pertanian Nasional untuk menciptakan basis data yang akurat dan relevan. Ia juga mendorong percepatan penerapan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Fungsi Lahan sebagai bagian dari strategi peningkatan produktivitas pertanian.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dr. Widi Arsanti, dalam laporannya menyampaikan bahwa penguatan peran penyuluh merupakan bagian dari langkah strategis dalam mencapai swasembada pangan.
“Pendampingan intensif terhadap petani adalah kunci. Oleh karena itu, penyuluh harus lebih kuat, lebih terkoordinasi, dan lebih profesional. Salah satu langkah konkret adalah pengalihan status penyuluh dari daerah ke pusat. Hingga saat ini, proses pemadanan data sudah mencapai 99 persen,” jelas Widi.
Ia menambahkan, sebanyak 37.811 penyuluh pertanian akan segera berstatus pegawai pusat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja penyuluh dalam mendampingi petani, memperluas adopsi teknologi pertanian, serta membuka akses yang lebih luas terhadap informasi dan inovasi.
Selama masa transisi, para penyuluh diimbau tetap menjalankan tugas secara optimal. Kementerian Pertanian juga menyiapkan insentif khusus bagi penyuluh berprestasi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka. Program insentif ini akan terus berlangsung hingga tahun 2026.
Rakernas Perhiptani 2025 juga diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Perhiptani dan PT Malaka, sebagai bagian dari penguatan kemitraan antara sektor pertanian dan pelaku usaha.
Selain Gubernur Sumatera Selatan, acara ini turut dihadiri Ketua Umum Perhiptani Dr. Isran Noor, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, Sekda Ogan Ilir H. Muhsin, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari berbagai provinsi.
