Amperablitz.com | Ogan Komering Ilir — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tancap gas menyulap ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi hunian idaman.
Tidak main-main, demi memastikan bantuan tidak salah alamat, Pemkab OKI memfilter ketat belasan ribu data hingga menetapkan 7.676 rumah milik warga prasejahtera siap dieksekusi.
Dari total 19.146 data awal RTLH yang terdata, sebanyak 11.470 unit (59,9 persen) terpaksa dicoret karena belum memenuhi kriteria.
Sisanya, sebanyak 40,1 persen dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapat intervensi perbaikan.
Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki menegaskan, seleksi ketat ini bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah ingin memastikan program perumahan benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.
Verifikasi dilakukan secara digital menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional (DT-SEN) melalui aplikasi MyPKP, dengan menyasar prioritas warga desil 1 sampai 4.
“Kita kejar bukan hanya berapa banyak rumah diperbaiki, tetapi siapa yang paling membutuhkan. Karena itu, data harus benar-benar kita pastikan,” kata Muchendi dalam rapat koordinasi yang telah digelar pada Rabu (2/9/2026) siang.
Menurutnya, ketepatan sasaran adalah kunci utama dalam realisasi kegiatan bantuan warga miskin.
“Rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus hadir memastikan warga terutama paling membutuhkan, bisa tinggal di rumah yang layak, sehat, dan aman,” paparnya.
Dikatakan lebih lanjut, penanganan RTLH tidak sebatas membedah rumah lama atau membangun unit baru melalui bantuan stimulan, tapi membereskan lingkungan sekitar.
Saat ini, Pemkab OKI tengah fokus menangani 22 kawasan permukiman kumuh seluas 565,18 hektar yang telah ditetapkan melalui SK Bupati OKI Nomor 392/KEP/DPRKP/2025.
“Dari total luasan tersebut, 512,13 hektar di antaranya merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tersebar di 11 lokasi,” ujarnya.
Dijelaskan, dari 11 titik itu meliputi Kedomongan, Serigeni, Tulung Selapan, Jejawi 1, SP Padang, Terate, Terusan Menang, Pangkalan Lampam, Cengal, Tugu Mulyo, Pedamaran 1 dan Pedamaran 2.
“Rumah yang layak harus didukung lingkungan yang layak. Jalan lingkungan, air minum, drainase, sanitasi, persampahan, dan aspek keselamatan juga harus diperhatikan,” imbuh Muchendi.
Berbekal data valid sudah dipegang, Pemkab OKI langsung bergerak mengusulkan dukungan ke pemerintah pusat untuk menangani 11 kawasan kumuh tersebut.
Bahkan, Pemkab OKI kini tengah mendorong penanganan 2.090 unit RTLH agar masuk ke dalam Program Nasional 3 Juta Rumah. Semua sasaran tersebut telah divalidasi dan legalitasnya dijamin melalui sistem MyPKP dan Sibaru.
“Kita sudah menyiapkan data dan sistemnya. Sekarang bagaimana kita memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak agar pelaksanaannya bisa lebih cepat,” sambungnya.
Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Yunianto Rahadi Utomo, mengakui kesiapan data di daerah adalah kunci utama suksesnya program ini.
“Kalau datanya sudah jelas dan lokasinya siap, pelaksanaan program akan lebih mudah dipercepat,” kata Yunianto.
Penanganan masif ini juga ditopang oleh strategi keroyokan anggaran. Melalui APBD, dana CSR, BAZNAS, hingga bantuan Kementerian PKP, tercatat sudah ada dukungan pembiayaan untuk 536 unit rumah berdasarkan data program 2026.
“Kami berharap, sinergi lintas sektor bisa terus berjalan sehingga warga di OKI tidak hanya memiliki rumah yang kokoh, tetapi juga lingkungan permukiman sehat dan nyaman,” pungkasnya.
