AmperaBlitz.com, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, memimpin rapat koordinasi penting terkait sinkronisasi dan peningkatan transparansi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) di wilayah Sumsel, Rabu (16/7/2025).
Rapat yang berlangsung di Griya Agung Palembang ini melibatkan perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta perusahaan swasta.
Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menekankan bahwa CSR bukan hanya bentuk kontribusi perusahaan terhadap lingkungan sosial, melainkan bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan terarah.
“Selama ini kita belum memiliki data yang jelas mengenai besaran, lokasi, dan jenis program CSR yang dijalankan perusahaan. Ini harus disinkronkan agar tidak tumpang tindih dan benar-benar memberi dampak,” ujar Herman Deru.
Ia menyambut baik hadirnya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang memberikan kerangka kerja untuk memperkuat tata kelola CSR secara transparan dan akuntabel.
“Stranas PK menjadi angin segar untuk mengarahkan semua pihak agar CSR tidak lagi bersifat pasif atau sekadar respon atas proposal, melainkan bagian dari perencanaan pembangunan yang terintegrasi,” tambahnya.
Asisten II Setda Provinsi Sumsel Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc, dalam paparannya menyampaikan bahwa forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha perlu diperkuat melalui mekanisme perencanaan bersama.
“Ke depan, Pemprov Sumsel akan menginisiasi Musrenbang CSR bagi seluruh BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta, agar program-program yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ungkap Basyaruddin.
Ia menyebutkan bahwa sejumlah program CSR yang saat ini dominan dijalankan mencakup Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) serta program bedah rumah, yang melibatkan dukungan dari Bank Indonesia, Bank Sumsel Babel, dan BRI.
Untuk meningkatkan pemantauan dan akuntabilitas, Pemprov Sumsel juga meluncurkan aplikasi digital SIAP TANJAK (Sistem Informasi Alokasi Pendanaan Tanggung Jawab Korporasi). Aplikasi ini memungkinkan pelacakan secara real-time terhadap alokasi dana CSR, status verifikasi, pelaporan, hingga sertifikasi dan penghargaan bagi perusahaan pelaksana.
“Dengan aplikasi ini, transparansi penggunaan dana CSR bisa ditingkatkan. Masyarakat juga bisa mengetahui sejauh mana kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan di daerahnya,” jelas Basyaruddin.
Rapat dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara pemerintah provinsi dan perwakilan perusahaan, yang turut dihadiri oleh Koordinator Harian Stranas Pencegahan Korupsi KPK RI, Didik Mulyanto, serta Tenaga Ahli Stranas KPK, Sudrajat.
Turut hadir pula sejumlah pimpinan dan perwakilan dari BUMN, BUMD, serta sektor swasta yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan.
