AmperaBlitz.com, Ogan Komering Ilir — Terkait tudingan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Iwan Setiawan yang disangkakan mengarahkan Ketua Forum Puskesmas mengutip pungutan kepada para Pimpinan Puskesmas (Pimpus) di Bumi Bende Seguguk mendapat bantahan.
Selaku Ketua Forum Puskesmas Kabupaten OKI, Muherli menyebut secara tegas membantah keras isu negatif yang ditudingkan kepada dirinya beserta beberapa rekan sesama Kepala Puskesmas.
Beberapa Kepala Puskesmas yang ditemui, justru menuding pernyataan tendensius tersebut kemungkinan dilontarkan tidak lepas dari persoalan pribadi yang kemudian dihubungkan dengan kegiatan kedinasan.
Secara gamblang disampaikan Muherli bersama rekan sesama Kepala Puskesmas ini sendiri, bahwa sejauh ini diakuinya tidak pernah sekalipun terjadi arahan untuk mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif atas permintaan Kepala Dinas Iwan Setiawan kepada 33 Kepala Puskesmas.
“Bagaimana mungkin saya disebut koordinator pengumpul dana dari rekan-rekan Puskesmas. Sementara yang dituduhkan tidak pernah terjadi sekali pun. Terlebih disebut sebagai kutipan uang rutin setiap bulan,” ujar Muherli di Kayuagung, Senin (29/1/2024) sore.
Lebih jelas diungkapkan Muherli, berbagai urusan dinas seperti sosialisasi atau kegiatan pelayanan kesehatan lainnya telah dianggarkan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan. Termasuk anggaran bagi Puskesmas masing-masing.
“Secara logika, terbilang konyol sekali dilakukan bila meminta pungutan tersebut. Sementara masing-masing telah memiliki anggaran tersendiri,” jelas Muherli.
Menurut dia, dengan isu miring ini sendiri dirasakan cukup mengganggu kinerja dirinya, dimana ia mendapatkan keluhan serupa dari rekan-rekan sejawat.
“Rekan-rekan mengeluhkan hal yang sama. Mereka mendesak kami harus mengeluarkan klarifikasi agar fitnah yang terlontar tidak diyakini sebagai fakta sebenarnya. Bahkan bila diperlukan, mereka malah hendak mengajukan gugatan secara hukum,” ucap Muherli.
Lebih lanjut dikatakan Muherli, terkait pertemuan 13 dari 33 Kepala Puskesmas yang dituding sebagai kelompok tertentu. Dia menggarisbawahi dengan jelas bahwa kelompok 13 tersebut sengaja dipanggil kepala dinas untuk berkoordinasi terkait penanganan demam berdarah.
Sambung Muherli, dalam kelompok kecil tersebut terdiri dari Kepala Puskesmas yang wilayahnya telah terjadi kasus demam berdarah, dan Kepala Puskesmas yang telah berhasil menekan angka kasus secara proporsional.
“Kepala Puskesmas yang telah terjadi kasus maupun yang dianggap sudah berpengalaman menekan angka kasus demam berdarah di wilayah masing-masing ini dikumpulkan untuk merumuskan penanganan secara komprehensif,” tandas Muherli.
Diteruskan dia, justru tidak berlaku efektif bila seluruh kapus diminta hadir. Mengingat jarak tempuh dan biaya serta prinsip prioritas penanganan yang didahulukan guna menekan dan meminimalisir penyebaran kasus DBD tersebut.
“Cukup dibekali sejumlah mitigasi pencegahan demam berdarah bagi wilayah yang belum terkena dampak dari kasus demam berdarah. Jadi Kepala Puskesmas yang dipanggil bukan dipilih-pilih untuk bersekutu atau semacamnya,” urai Muherli
Memperkuat pernyataan Muherli, ditemui secara terpisah, ketegasan juga disampaikan Kepala Puskesmas Muara Batun, Susanti, didampingi kapus Mesuji Makmur, Siti Muntowiyah, yang mengungkapkan fakta sebenarnya.
Dia mengutarakan bahwa isu tersebut sebaiknya disertai bukti-bukti pendukung telah terjadinya penggalangan dana atas permintaan kepala dinas kepada Kepala Puskesmas.
“Sebagai Kepala Puskesmas sejak tahun 2019 lalu, tak pernah sekalipun adanya permintaan seperti yang dituduhkan. Baik secara langsung atau tidak. Ataupun secara tertulis maupun lisan. Secara individual maupun terkoordinir. Itu fitnah paling keji,” ungkap Santi.
Kepala Puskesmas Penanggoan Duren, Rista Nadia, mengaku hubungan sesama Kepala Puskesmas terbilang solid. Menurut dia, hubungan kerja yang selama ini justru terjalin semakin kompak setelah Forum Kepala Puskesmas terbentuk sejak 2020 lalu.
Adapun anggapan terpecah belah tersebut, menurut perempuan berhijab ini memungkinkan benar terjadi lantaran pemikiran sempit oknum itu sendiri yang berlaku parsial dan individual hingga akhirnya tercipta ilusi adanya faksi-faksi tertentu.
“Semenjak terbentuk forum, mengeksekusi berbagai arah kebijakan terkoordinasi lebih jelas terarah. Sekecil apapun, berbagai persoalan diselesaikan dengan satu pemufakatan. Termasuk mencari solusi dari isu negatif seperti saat ini merupakan bagian didalamnya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Iwan Setiawan mengaku memaklumi bila sejumlah Kepala Puskesmas bereaksi keras atas berbagai tudingan yang mencuat ke permukaan. Disisi lain, secara bijak ia menyebut seperti tokoh pewayangan sengkuni dengan sifat tidak terpuji itu sendiri merupakan bagian dinamika dalam organisasi.
“Hal biasa terjadi dalam institusi seperti dinas ini sendiri terdapat beberapa watak yang berseberangan. Disinilah sikap sebagai pimpinan diuji untuk tetap bijaksana melewatinya tanpa kegaduhan. Walaupun sesungguhnya berbagai tuduhan tidak perlu terjadi diruang publik bila masing-masing saling introspeksi diri,” tandasnya.
Sebelumnya, sempat beredar pemberitaan media online adanya dugaan oknum Kadinkes OKI (IS) diduga kerap meminta jatah sejumlah uang kepada para pimpinan Kepala Puskesmas yang ada di Kabupaten OKI.
Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya pun mencapai jutaan rupiah. Ironisnya dugaan meminta jatah ini sangat sering dilakukan, empat bahkan hingga lima kali dalam satu bulan dengan berbagai alasan sumbangan.
Dijelaskan salah satu Kepala Puskesmas yang minta identitasnya dirahasiakan mengatakan, sudah mengaku kesal dan geram atas kelakuan pimpinannya yakni oknum Kepala Dinas OKI ini. Karena setiap bulan hampir lima kali meminta jatah uang kepada Puskesmas dengan berbagai alasan.
Ada diantaranya mengatakan bahwa oknum itu mengaku uang tersebut untuk disetorkan kepada Bupati OKI yang kala itu masih dijabat oleh Iskandar SE.
“Entah apa benar untuk disetor kepada Pak Bupati atau hanya akal-akalannya saja,” ujar oknum Kepala Puskesmas dengan nada jengkel dalam media tersebut.
Setiap kali ada kegiatan pasti Puskesmas yang menjadi korban diminta untuk menyiapkan dana. Diakui sumber ini, aksi meminta jatah ini diduga dikomandoi oleh oknum Ketua Forum Puskesmas inisial M.
Sementara untuk bagian menelpon masing-masing Puskesmas untuk menagih uang yang dimaksud diduga dilakukan oleh oknum Puskesmas Sugihwaras, Cengal, Sungai Menang dan Pedamaran Timur.
