Amperablitz.com | Ogan Komering Ilir – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bersama DPR menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2027.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, kedua lembaga sepakat mengunci komitmen agar setiap rupiah uang rakyat tidak terbuang sia-sia dan benar berdampak di masyarakat.
Kesepakatan krusial ini dicapai usai lewati serangkaian pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD OKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan tersebut membedah arah kebijakan pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah.
Wakil Ketua DPRD OKI, Febriasyah Wardana, menegaskan tahapan KUA-PPAS ini adalah fondasi penting untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dengan realita isi dompet atau kemampuan keuangan daerah.
“Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk memastikan anggaran daerah disusun realistis, sesuai kemampuan keuangan dan tetap mengakomodasi program-program yang menjadi prioritas,” ungkap Febriasyah saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (27/8/2026) siang.
Dalam proses pembahasan, Banggar DPRD OKI memberikan sejumlah catatan kepihak eksekutif. Salah satu yang menjadi sorotan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan efektiv belanja.
Menurut Febriasyah, keterbatasan anggaran menuntut Pemkab OKI lebih cerdik dan cermat dalam menentukan prioritas. Setiap program masuk kalender APBD punya sasaran tembak yang jelas.
“Dengan kondisi fiskal yang ada, tentu kita harus tentukan prioritas. Anggaran harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” tegasnya
Selain itu. DPRD juga mendorong pemerintah memaksimalkan sektor pajak dan retribusi guna memperkuat napas fiskal daerah. Meski begitu, Febriasyah mewanti-wanti langkah tersebut tidak mencekik ekonomi warga.
“Upaya peningkatan PAD wajib mempertimbangkan daya beli masyarakat dan denyut nadi dunia usaha di OKI,” sambungnya.
Sementara Bupati OKI H. Muchendi menyambut baik kesepakatan KUA-PPAS ini sebagai wujud kekompakan eksekutif dan legislatif dalam mengawal keberlanjutan pembangunan di Kabupaten OKI.
Muchendi menggaransi postur belanja daerah 2027 nanti akan difokuskan secara penuh program prioritas, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kesepakatan ini menjadi dasar bagi kita untuk melanjutkan proses penyusunan APBD 2027. Pemerintah daerah bersama DPRD memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan anggaran tersedia dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” kata Muchendi.
Bupati menegaskan, efisiensi dan efektivitas akan menjadi panglima dalam penyusunan draf APBD ke depan. Ia tidak ingin ada anggaran yang habis hanya untuk kegiatan seremonial tanpa hasil konkret.
“Kita ingin setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak. Karena itu, perencanaan harus matang, pelaksanaannya terukur dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
