AmperaBlitz.com | PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat memasuki musim kemarau tahun 2026.
Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla serta Reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026 yang dipusatkan di Halaman Griya Agung Palembang, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Gubernur Sumsel, Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang serta dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago.
Dalam arahannya, Menko Polkam menegaskan apel kesiapsiagaan tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri hingga pihak swasta dalam mencegah terjadinya karhutla, khususnya di wilayah Sumatera Selatan yang memiliki banyak kawasan gambut.
“Sumatera Selatan memiliki karakteristik lahan gambut dan area perkebunan yang sangat rawan karhutla. Kita harus bersyukur data menunjukkan luas karhutla terus menurun. Capaian ini harus dipertahankan melalui kerja keras dan disiplin tinggi,” ujar Djamari.
Ia mengatakan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Sumsel mulai terjadi sejak Mei dan diperkirakan mencapai puncak pada Agustus 2026.
Karena itu, pemerintah meminta seluruh daerah rawan karhutla meningkatkan kewaspadaan sejak dini, terutama di wilayah Ogan Ilir dan Banyuasin, Musi Banyuasin dan Muara Enim, Lahat dan OKU Timur, Musi Rawas dan Muratara, serta OKU dan OKU Selatan.
Djamari juga menginstruksikan Forkopimda dan BPBD agar bergerak cepat melakukan penanganan ketika titik panas mulai terdeteksi.
“Jangan menunggu api membesar. Setiap hotspot yang terdeteksi harus segera diverifikasi dan ditangani di lapangan. Sistem informasi data juga harus dimaksimalkan agar penanganan lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Herman Deru mengatakan Sumsel selama beberapa tahun terakhir terus memperkuat langkah pencegahan karhutla melalui patroli terpadu, edukasi masyarakat hingga optimalisasi peralatan pendukung di daerah rawan.
Menurut Herman Deru, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Sumsel.
“Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah, aparat, perusahaan dan masyarakat agar kebakaran bisa dicegah sejak awal,” katanya.
Usai apel, Herman Deru bersama jajaran kementerian melakukan reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026 sebagai pusat koordinasi percepatan penanganan karhutla.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Pusat juga menyerahkan bantuan senilai Rp2,8 miliar berupa perlengkapan pendukung pengendalian karhutla kepada Pemprov Sumsel dan empat kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan simulasi penanggulangan karhutla secara terpadu dan peninjauan peralatan penanganan untuk memastikan seluruh personel dan sarana dalam kondisi siap digunakan sewaktu-waktu.
