Pemanfaatan Data Kependudukan Diperkuat, Layanan Sosial di Sumsel Ditargetkan Lebih Tepat Sasaran

Advertorial

AmperaBlitz.com | PALEMBANG — Upaya meningkatkan akurasi penyaluran bantuan dan pelayanan publik terus diperkuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Salah satunya melalui pemanfaatan data kependudukan terintegrasi agar program sosial yang dijalankan pemerintah lebih tepat sasaran dan efisien.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan antara Dinas Sosial Provinsi Sumsel dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (29/04/2026).

Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra, serta Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri, R. Agus Irawan.

Dalam sambutannya, Edward Candra menegaskan pentingnya integrasi data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih akurat, khususnya di sektor sosial.

“Pemanfaatan data kependudukan sangat penting agar program bantuan sosial maupun layanan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan sesuai kondisi masyarakat,” ujar Edward Candra.

Ia mengatakan, sinkronisasi data antarinstansi juga menjadi langkah penting untuk meminimalisasi kesalahan data penerima manfaat serta meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah.

Sementara itu, R. Agus Irawan menjelaskan kerja sama tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antarinstansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan berbasis data kependudukan.

“Data kependudukan yang valid dan terintegrasi akan mempermudah proses pelayanan publik sekaligus mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat,” katanya.

Menurutnya, pemanfaatan data kependudukan saat ini tidak hanya dibutuhkan untuk administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga perencanaan pembangunan daerah.

Melalui kerja sama tersebut, Pemprov Sumsel berharap pengelolaan data masyarakat dapat semakin akurat sehingga pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial berjalan lebih optimal dan transparan.