AmperaBlitz.com | MUSI BANYUASIN — Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Syafaruddin memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah penerapan kebijakan Work From Home (WFH).
Hal ini ditegaskannya saat memimpin monitoring pelayanan publik di sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Muba, Jumat (10/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Sekda didampingi Plt Inspektur Muba Dian Marvita, perwakilan Satpol PP, serta tim dari Prokopim dan Dinkominfo Muba.
Monitoring diawali di Kantor BPBD Muba. Di lokasi ini, Syafaruddin menegaskan bahwa BPBD tidak menerapkan WFH karena merupakan instansi yang bersentuhan langsung dengan penanganan bencana.
“BPBD ini tidak menerapkan WFH karena pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana, harus siaga setiap saat,” tegasnya.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa WFH identik dengan libur. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari penataan sistem kerja ASN agar lebih fleksibel namun tetap produktif.
“WFH ini bukan menambah hari libur, tetapi pengaturan jam kerja dan posisi kerja ASN,” ujarnya.
Syafaruddin menambahkan, penerapan WFH memiliki batasan, terutama bagi pejabat struktural yang tetap harus hadir di kantor untuk memastikan pelayanan berjalan normal.
“Kepala dinas, sekretaris, kabid hingga kasubag tetap berada di kantor agar operasional pelayanan publik tidak terganggu,” jelasnya.
Usai dari BPBD, rombongan melanjutkan monitoring ke Kantor Kesbangpol, Kantor Kelurahan Kayuara, serta Puskesmas Balai Agung.
Di setiap lokasi, Sekda menekankan pentingnya disiplin, kekompakan, dan loyalitas ASN dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang pasti kita tetap solid dan kompak dalam menertibkan tata kelola kerja, serta tetap loyal terhadap pimpinan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Muba memastikan kebijakan WFH tidak mengganggu pelayanan publik, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih disiplin dan profesional.
