AmperaBlitz.com | JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar dengan menghadiri Rapat Koordinasi yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama United Cities and Local Governments Asia-Pacific, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (3/3/2026).
Bupati Muba, HM Toha Tohet melalui Pj Sekda Muba, Syafaruddin yang hadir bersama Kepala Bappeda Muba Mursalin, menyampaikan keikutsertaan Muba bukan sekadar memenuhi undangan tetapi memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2026 benar-benar diterapkan secara optimal.
“SPM bukan hanya kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk menjamin hak dasar masyarakat terpenuhi secara merata dan berkualitas,” ujar Syafaruddin.
Dalam rakor tersebut dibahas penguatan sinergi pusat dan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan capaian SPM 2026.
Kolaborasi dengan UCLG ASPAC juga membuka ruang berbagi praktik terbaik antar pemerintah daerah di kawasan Asia-Pasifik.
“Jejaring internasional tersebut menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus tetap menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Muba, Mursalin menjelaskan penerapan SPM mencakup enam urusan wajib pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
“Target kita pelayanan publik semakin cepat, tepat, dan merata hingga ke pelosok desa. Evaluasi terus dilakukan agar kebijakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
