AmperaBlitz.com, Banyuasin — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru (HD) meresmikan dimulainya pembangunan (groundbreaking) Duplikat Jembatan Tanah Kering sekaligus peningkatan Jalan Poros Pulau Rimau – Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin.
Proyek strategis ini diharapkan akan menjadi urat nadi penghubung 3 kecamatan dan 29 desa di wilayah tersebut.
Acara peletakan batu pertama berlangsung di Desa Mukut, Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin, pada Kamis (23/10/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menekankan bahwa jabatan politik yang diemban adalah mandat untuk melayani dan mewakili kepentingan rakyat.
Pembangunan jembatan dan peningkatan jalan ini, menurutnya, adalah wujud nyata dari pelayanan tersebut.
“Banyuasin ini sangat luas, bahkan sebanding dengan Provinsi Gorontalo. Karena itu, infrastruktur yang memadai adalah kunci,” ujar HD.
HD mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp176 Miliar untuk Kabupaten Banyuasin. Ia mengingatkan bahwa dana tersebut adalah uang rakyat yang salah satunya bersumber dari pembayaran pajak.
“Untuk itu, mari kita bersama-sama disiplin membayar pajak. Jangan sampai kita menikmati segala infrastruktur, sementara kita tidak berkontribusi melalui pajak,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, HD menyebut data yang cukup timpang. Dari sekitar 4 juta unit kendaraan di Sumsel, hanya 1 juta unit yang tercatat membayar pajak.
Meskipun kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan dan penyesuaian, Gubernur Deru berkomitmen untuk terus mencari solusi agar pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat tetap berjalan optimal.
Sementara itu, Bupati Banyuasin H. Askolani menyampaikan rasa syukur dan apresiasi. Ia menyebut momen groundbreaking tersebut sebagai hari yang bersejarah bagi masyarakat Pulau Rimau.
“Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan selain ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumsel yang telah memberikan perhatian besar dan bantuan bagi pembangunan di Kabupaten Banyuasin,” tutur Askolani.
Acara peresmian ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat Provinsi Sumsel maupun Kabupaten Banyuasin.
