AmperaBlitz.com, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, secara resmi melepas sepuluh perwakilan kepala desa dan lurah yang akan mewakili Provinsi Sumsel dalam ajang Peace Maker Justice Award 2025, sebuah penghargaan nasional yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut digelar di Griya Agung Palembang, Jumat (22/8/2025), sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan moril Pemerintah Provinsi kepada para peserta yang telah menunjukkan dedikasi dalam menjaga ketertiban sosial melalui pendekatan hukum non-litigasi di wilayahnya masing-masing.
Ajang tahunan Peace Maker Justice Award bertujuan memberikan penghargaan kepada kepala desa dan lurah yang aktif menjalankan peran sebagai juru damai atau peace maker dalam menyelesaikan konflik hukum secara damai, tanpa melalui proses pengadilan. Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan kearifan lokal.
Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya kehadiran aparatur desa dan kelurahan sebagai figur yang tidak hanya administratif, tetapi juga solutif dalam menangani persoalan di tengah masyarakat.
“Penghargaan ini bukan hanya soal kompetisi, tapi soal bagaimana kita membentuk karakter pelayan publik yang mampu hadir sebagai penengah. Jika konflik sudah sampai ke meja hijau, artinya fungsi juru damai belum maksimal. Karena itu, kemampuan menyelesaikan masalah secara damai menjadi nilai utama,” ujar Herman Deru.
Gubernur juga berharap keikutsertaan para peserta dari Sumsel dapat membawa nama baik daerah di tingkat nasional dan menjadi inspirasi bagi aparatur lainnya dalam membangun budaya hukum yang humanis dan partisipatif.
Adapun perwakilan dari Sumsel terdiri dari lima kepala desa dan lima lurah yang terpilih berdasarkan kinerja dan kontribusi mereka dalam menjaga ketertiban hukum di masyarakat.
Mereka akan mengikuti rangkaian kegiatan Peace Maker Justice Award yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 4 September 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM, Cinere, Depok.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Dr. H. Sunarto, S.Sos., M.Si, serta sejumlah pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
