AmperaBlitz.com, Palembang — Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia (SDM) dalam pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) se-Sumatera Selatan Tahun 2025, yang digelar di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Kamis (21/8/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Peningkatan Integritas SDM Pengadaan Barang dan Jasa Menuju Pengadaan yang Berkualitas” ini dihadiri oleh perwakilan UKPBJ dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya menjadi instrumen utama dalam pembangunan, tetapi juga mencerminkan wajah tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
“Rapat koordinasi ini sangat relevan dengan semangat reformasi birokrasi. Keberadaan UKPBJ sebagai pusat keunggulan dituntut mampu memastikan seluruh proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik koruptif,” ujar Cik Ujang.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga pada kualitas SDM yang menjalankannya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pengadaan menjadi aspek krusial.
“Aturan yang baik tidak akan efektif tanpa SDM yang kompeten dan berintegritas. Maka, penguatan kompetensi dan etika kerja aparatur PBJ adalah pilar utama dalam mewujudkan pengadaan yang berkualitas dan tepat sasaran,” tegasnya.
Rakor ini menjadi forum strategis dalam menyosialisasikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang mengatur sistem dan mekanisme baru dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Regulasi ini menekankan pendekatan berbasis teknologi, penguatan peran UKPBJ sebagai pusat keunggulan, serta peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah kepala daerah dan pejabat strategis, antara lain Bupati OKU Teddy Meilwansyah, Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah, Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani, Wakil Bupati OKI Mardiyanto, Wakil Bupati Muratara Junius Wahyudi, Wakil Bupati Empat Lawang A. Rifai, serta Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim.
Dari pemerintah pusat, hadir pula Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Suharti, yang menyampaikan arah kebijakan nasional dalam penguatan kompetensi SDM PBJ di seluruh Indonesia.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap tercipta sinergi antarlembaga dalam memperkuat sistem pengadaan yang lebih efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
