AmperaBlitz.com, Palembang — Puluhan warga yang tergabung dalam kelompok Masyarakat Prabumulih Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Senin (18/8/2025).
Massa menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan terkait dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Prabumulih.
Aksi damai ini dipimpin oleh koordinator lapangan Mukri dan koordinator aksi Dedi. Keduanya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak Kejati Sumsel, yang saat itu diwakili oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum), Vani.
Dalam pernyataannya, Mukri meminta Kejati Sumsel segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki laporan masyarakat terkait indikasi korupsi yang diduga melibatkan pengurus PMI Prabumulih.
“Kami mendesak Kejati untuk membentuk tim investigasi independen dan mengusut tuntas seluruh laporan terkait. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Mukri di hadapan massa.
Selain itu, massa juga mendesak agar Kejati memanggil dan memeriksa Ketua serta jajaran pengurus PMI Prabumulih yang disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut. Mereka menekankan pentingnya proses hukum yang tegas tanpa pandang bulu.
“Kami ingin para penegak hukum tidak ragu menangkap dan mengadili para pelaku korupsi. Siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,” ujar Dedi.
Dalam orasinya, massa juga menuntut transparansi dari pihak Kejati dalam proses penanganan perkara. Mereka berharap masyarakat bisa mengikuti perkembangan kasus secara terbuka dan objektif.
Menanggapi aksi tersebut, Kasipenkum Kejati Sumsel, Vani, menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan akan segera dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
“Kami akan sampaikan seluruh tuntutan ini kepada pimpinan dan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih guna memastikan penanganan laporan berjalan sesuai prosedur,” ujarnya.
Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa kemudian membubarkan diri setelah menyampaikan seluruh aspirasi mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PMI Prabumulih terkait tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
