AmperaBlitz.com, Palembang — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang (Lanud SMH) resmi menandatangani kesepakatan bersama terkait penyelesaian administrasi aset lahan. Penandatanganan ini menandai langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan.
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru dan Komandan Lanud SMH Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba, S.Sos., M.S., dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Griya Agung, Palembang, Kamis (14/8).
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi atas tercapainya titik temu antara Pemprov dan TNI AU, yang telah lama diupayakan sejak beberapa periode kepemimpinan sebelumnya. Ia menyebut kesepakatan ini sebagai solusi atas salah satu hambatan administratif yang selama ini menghambat optimalisasi aset daerah.
“Ini bukan hanya menyangkut kepentingan pemerintah provinsi, tetapi juga bagian dari penataan sistem administrasi negara secara menyeluruh. Dengan selesainya permasalahan aset ini, kita kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan pembangunan,” ujar Herman Deru.
Gubernur juga menegaskan bahwa kepastian hukum atas pengelolaan lahan ini membuka peluang lebih luas bagi pengembangan infrastruktur publik, termasuk sektor pendidikan, keagamaan, dan fasilitas sosial lainnya.
Ia turut menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel untuk segera menindaklanjuti butir-butir kesepakatan tersebut dalam bentuk langkah operasional di lapangan. Selain itu, Wakil Gubernur Sumsel diminta untuk memantau langsung implementasi kesepakatan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Komandan Lanud SMH, Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba, menyambut baik kerja sama ini dan menyampaikan apresiasi atas komunikasi serta sinergi yang dibangun antara institusi militer dan pemerintah daerah.
“Kesepakatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi strategis antara TNI AU dan Pemprov Sumsel dalam mendukung pembangunan nasional di daerah. Kami percaya, langkah ini akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi institusi, tetapi juga masyarakat luas,” ujarnya.
Acara penandatanganan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Sekretaris Daerah H. Edward Chandra, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
