AmperaBlitz.com, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, mengambil langkah cepat menanggapi keluhan masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terkait kerusakan infrastruktur jalan dan flyover yang dikelola PT Servo Lintas Raya.
Tindak lanjut ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar di Griya Agung Palembang, Rabu (13/8/2025), dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk manajemen perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak operasional industri, terutama terkait infrastruktur vital seperti jembatan dan akses jalan.
“Kehadiran industri tentu kita dukung, tapi jangan sampai aktivitasnya mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Saya minta PT Servo Lintas Raya bergerak cepat menanggapi keluhan warga dan secara terbuka menjelaskan kondisi jembatan yang menjadi sorotan,” tegas Herman Deru.
Gubernur juga meminta pihak perusahaan memberikan penjelasan resmi secara tertulis kepada masyarakat setempat mengenai kondisi flyover, guna mencegah berkembangnya kepanikan dan informasi simpang siur di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Compliance Titan Group (induk PT Servo Lintas Raya), Eddy Rizal, mengakui bahwa struktur flyover yang dimaksud memang menunjukkan gejala deformasi pada bagian atas jembatan, yang menyebabkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
“Saat ini kami telah menurunkan tim teknis untuk melakukan pengecekan terhadap kemungkinan settlement, serta melaksanakan perbaikan pada bagian yang terdampak. Proses monitoring dilakukan secara intensif,” jelas Eddy Rizal dalam rapat tersebut.
Menurutnya, perusahaan berkomitmen untuk menuntaskan persoalan ini dan menjaga keselamatan pengguna jalan, sembari memastikan jalur distribusi tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan konstruksi.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan, Hendriansyah, ST., M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Sumsel H. Arinarsyah JS, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang terkait dengan pengawasan dan infrastruktur.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan akan terus memantau perkembangan perbaikan infrastruktur tersebut, dan mengingatkan semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumsel untuk mengedepankan tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan.
