AmperaBlitz.com, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara resmi mengukuhkan dr. Arios Saplis sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumsel. Pengukuhan tersebut digelar di Griya Agung, Palembang, Selasa (5/7/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya peran BKKBN dalam mendukung program perencanaan keluarga yang sehat dan terencana. Ia menyebut tantangan ke depan tidak hanya terletak pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup keluarga, terutama di wilayah pedesaan.
“BKKBN memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan keluarga sejahtera melalui program yang terencana dan menyeluruh. Untuk itu, perlu ada penguatan peran penyuluh keluarga berencana (KB) hingga ke tingkat desa,” ujar Herman Deru.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pengaktifan kembali Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Ia mendorong agar Posyandu dapat menjadi garda depan dalam mengampanyekan pola hidup sehat dan cerdas.
“Saya minta gerakan Posyandu dimasifkan. Ini penting sebagai wadah edukasi dan deteksi dini terhadap berbagai isu kesehatan keluarga,” katanya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah penurunan angka stunting di Sumsel. Herman Deru menyampaikan harapannya agar di bawah kepemimpinan yang baru, BKKBN dapat berkontribusi menekan prevalensi stunting secara signifikan, bahkan menargetkan capaian zero stunting.
“Memang berat, tapi target nol stunting harus dijadikan motivasi bersama. Ini menyangkut masa depan generasi kita,” tegasnya.
Di akhir acara, Gubernur juga meminta dr. Arios Saplis untuk membangun sinergi yang kuat dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel serta Tim Penggerak PKK. Kolaborasi ini dinilai penting guna memastikan program penyuluhan KB dan pemantauan kesehatan keluarga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok desa.
Dr. Arios Saplis sebelumnya menjabat di lingkungan BKKBN pusat dan kini dipercaya untuk memimpin perwakilan lembaga tersebut di Sumatera Selatan.
