AmperaBlitz.com, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja perempuan, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit.
Hal ini disampaikannya saat membuka secara resmi Program Terpadu Advokasi dan Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit yang digelar di The Alts Hotel Palembang, Rabu (30/7/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif lintas sektor dalam mendorong implementasi regulasi ketenagakerjaan yang adil, berpihak pada perempuan, serta mendukung pengarusutamaan gender di sektor industri strategis, seperti perkebunan sawit.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan bahwa Indonesia, termasuk Sumatera Selatan, memiliki komitmen kuat terhadap kesetaraan gender. Ia mendorong perempuan untuk mengambil peran lebih aktif dalam pembangunan daerah.
“Kita patut bersyukur hidup di negara yang memberi ruang bagi perempuan untuk berkembang. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh perempuan di Sumsel agar berkontribusi lebih luas dalam dunia kerja dan pembangunan,” ujar Herman Deru.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.
“Perempuan adalah bagian penting dalam roda produksi, khususnya di sektor perkebunan sawit yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Sumsel. Maka sudah sepatutnya mereka mendapat perlindungan dan keadilan dalam ketenagakerjaan,” tambahnya.
Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan penyematan rompi kehormatan kepada Dr. Ratu Tenny Leriva, MM, yang dinobatkan sebagai Duta Gender Equality in Business Initiative Enthusiast (GEBIE). Penyematan dilakukan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumsel bersama perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Dalam sambutannya, Ratu Tenny Leriva yang juga merupakan Anggota DPD RI, menyampaikan pentingnya menjaga keberlanjutan prinsip kesetaraan gender tidak hanya di ranah kebijakan, tetapi juga di tingkat lapangan.
“Kesetaraan gender harus hadir dalam sistem kerja yang nyata, bukan hanya wacana. Saya mengajak para pelaku usaha, terutama generasi muda, untuk lebih peduli terhadap hak-hak pekerja, terutama perempuan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Pagaralam Ludi Oliansyah, Wakil Bupati Muara Enim Hj. Sumarni, Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumsel Fitriana, Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Agus Darwa, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumsel Herdi Apriansyah.
Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja perempuan sekaligus mendukung terciptanya praktik usaha yang berkeadilan dan ramah gender di Sumatera Selatan.
