AmperaBlitz.com, Palembang — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memimpin langsung kegiatan Exit Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPPD) Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (29/7/2025), dan turut melibatkan tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Exit meeting ini merupakan tahapan akhir dari proses pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk menyampaikan hasil evaluasi, temuan, serta rekomendasi yang diperoleh selama proses pengawasan berlangsung.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pula hasil uji petik terhadap pelaksanaan percepatan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin, yang menjadi bagian dari program strategis nasional.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Itjen Kemendagri RI, Azwan, M.Si., yang memaparkan sejumlah hasil evaluasi serta catatan penting terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program prioritas.
Sekda Edward Chandra menyampaikan apresiasi atas sinergi dan dukungan dari Kemendagri dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Sumsel. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kami menyambut baik hasil pengawasan ini. Setiap masukan akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Edward.
Menurutnya, evaluasi seperti ini penting untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal secara rutin melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah guna memastikan keterpaduan kebijakan pusat dan daerah, serta menjamin efektivitas pelaksanaan program pembangunan nasional di tingkat lokal.
