AmperaBlitz.com, Palembang — Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang secara langsung menerima aspirasi masyarakat dalam aksi damai yang digelar kelompok aktivis dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (15/7/2025).
Unjuk rasa tersebut menyoroti dua isu utama yang menjadi perhatian publik, yakni persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan akses pelayanan kesehatan gratis berbasis KTP.
Dalam orasinya, para pengunjuk rasa mengeluhkan sulitnya proses PPDB di sejumlah sekolah negeri favorit. Mereka menilai sistem yang berjalan belum berpihak pada masyarakat secara merata, menyebabkan banyak siswa tidak tertampung di sekolah yang diharapkan.
Selain itu, keluhan juga diarahkan pada pelayanan kesehatan gratis yang dinilai belum sepenuhnya mudah diakses, meski telah dijanjikan cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Menanggapi hal itu, Cik Ujang menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengambil langkah strategis guna menjawab permasalahan daya tampung sekolah negeri. Salah satunya dengan mengajukan permohonan penambahan rombongan belajar (rombel) ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
“Sudah kami kirim surat permohonan penambahan kelas, misalnya dari empat kelas menjadi lima atau enam. Tapi sampai sekarang masih menunggu jawaban dari pusat,” ujar Cik Ujang di hadapan massa aksi.
Ia menegaskan, Pemprov sangat serius dalam menangani masalah pendidikan karena menyadari pentingnya sektor ini sebagai fondasi utama peningkatan kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan.
“Saya sangat peduli dengan pendidikan. Kita tidak boleh berhenti berupaya sampai semua anak-anak Sumsel mendapatkan akses sekolah yang layak,” tegasnya.
Wagub juga mengimbau orang tua dan siswa untuk tidak terpaku pada satu atau dua sekolah negeri favorit. Menurutnya, masih banyak sekolah lain yang memiliki kualitas baik dan layak menjadi alternatif.
Terkait keluhan masyarakat soal layanan kesehatan gratis berbasis KTP, Cik Ujang mengakui masih terdapat hambatan teknis di lapangan. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen memperbaiki sistem pelayanan agar lebih efisien dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kami akan terus evaluasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait agar layanan ini benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan,” katanya.
Aksi unjuk rasa tersebut ditutup dengan dialog terbuka dan komitmen dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti semua aspirasi yang disampaikan. Massa berharap perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Sumatera Selatan.
Pemerintah Provinsi Sumsel menegaskan komitmennya untuk menjadikan pendidikan dan layanan kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan di Bumi Sriwijaya.
