AmperaBlitz.com, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (10/7/2025). Kegiatan berlangsung di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol Hotel, Jakarta.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh para kepala daerah dari wilayah yang baru saja melantik pimpinan daerah, yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, dan Jawa Barat. Agenda utama dalam forum tersebut adalah memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh di lingkungan birokrasi.
“Sumatera Selatan berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih. Rakor ini menjadi ruang sinergi agar seluruh kepala daerah memiliki visi yang sama dalam mencegah korupsi dan memperbaiki sistem tata kelola,” ujar Herman Deru.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sumsel terus mendorong digitalisasi layanan publik dan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
Selain sambutan kepala daerah, rakor juga diisi dengan paparan dari KPK mengenai strategi pencegahan korupsi di tingkat daerah, penguatan integrasi sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendeteksi potensi penyimpangan anggaran dan administrasi.
Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dalam kegiatan ini, termasuk perwakilan dari KPK, Kemendagri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kepala daerah dari berbagai provinsi.
Pada akhir kegiatan, seluruh peserta menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat integritas serta mencegah praktik korupsi di wilayah masing-masing. Langkah ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam menciptakan budaya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.
