AmperaBlitz.com, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025.
Acara pembukaan berlangsung di Griya Agung, Palembang, Senin (7/7/2025), dan dihadiri sejumlah pejabat serta peserta pelatihan dari berbagai instansi di lingkungan Pemprov Sumsel.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar formalitas untuk memperoleh sertifikat, melainkan momentum penting untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, memperluas jejaring, serta membentuk pola pikir solutif di kalangan pejabat struktural.
“PKN ini bukan soal lulus atau tidak lulus. Ini soal bagaimana kita mampu mengembangkan jejaring, memperbaiki sikap, dan memahami kelemahan diri sendiri untuk kemudian dikelola menjadi kekuatan bersama,” ujar Herman Deru di hadapan peserta.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi daerah pasca-otonomi, khususnya dalam hal kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum merata. Menurutnya, seorang pemimpin ideal adalah mereka yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan, bukan sekadar menjalankan rutinitas.
“Jadi lurah harus hadir dengan solusi, camat pun demikian, termasuk kepala dinas di sektor kesehatan jika menghadapi wabah. Jangan sampai bawahan datang membawa masalah, tapi tidak ada solusi dari pimpinan,” ujarnya menegaskan.
Lebih lanjut, Gubernur meminta agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumsel turut berinovasi dalam penyelenggaraan pelatihan, terutama yang berkaitan dengan penguasaan teknologi informasi yang berkembang pesat.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan teknologi. Maka, pelatihan ke depan harus mampu menjembatani gap antara SDM dan kemajuan digital agar birokrasi kita lebih adaptif,” katanya.
Di akhir arahannya, Herman Deru mengingatkan seluruh pejabat agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas, terutama dalam proses mutasi dan promosi jabatan. Ia secara tegas menolak praktik jual beli jabatan yang dinilainya hanya akan menjerat pemimpin dalam konflik kepentingan.
“Jangan sampai karier kita tersandera karena praktik-praktik yang tidak etis. Kepemimpinan adalah amanah, dan itu harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh,” pungkasnya.
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ini diharapkan dapat menghasilkan figur-figur birokrat andal yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga berkarakter dan mampu memimpin dengan solusi nyata di lapangan.
