AmperaBlitz.com, Palembang — Pemerintah pusat secara resmi membuka blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025. Kebijakan ini membawa angin segar bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), yang selama dua tahun terakhir menghadapi penundaan transfer dana dari pusat.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik keputusan ini dan berharap pembukaan blokir tersebut segera diikuti dengan percepatan transfer dana ke daerah. Ia menegaskan bahwa sejumlah kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan Pemprov Sumsel masih menunggu pelunasan akibat tertundanya pencairan dana pusat sejak tahun anggaran 2023 dan 2024.
“Kita berharap dengan dibukanya keran ini, semua hak Sumsel yang belum ditransfer segera dikirimkan. Ini menjadi angin segar bagi daerah, terutama untuk menyelesaikan kewajiban yang tertunda,” ujar Herman Deru di Palembang, Sabtu (5/7/2025).
Menurut Deru, nilai dana yang belum dikucurkan oleh pusat diperkirakan berada di kisaran Rp1 triliun hingga mendekati Rp2 triliun. Dana tersebut, katanya, sangat penting untuk membayar utang proyek pembangunan yang telah selesai maupun yang sedang berjalan.
“Angkanya belum pasti, tapi kemungkinan besar di atas Rp1 triliun. Jika dana itu sudah ditransfer, kita bisa segera menyelesaikan pembayaran,” katanya.
Dikutip dari detikFinance, langkah pembukaan blokir anggaran merupakan bagian dari kebijakan percepatan realisasi belanja negara yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025), menyatakan bahwa blokir anggaran telah dibuka agar dapat digunakan untuk mendanai program-program prioritas nasional.
“Sampai 24 Juni 2025, sebesar Rp134,9 triliun dari anggaran yang diblokir telah dibuka dan diarahkan untuk belanja sesuai prioritas pembangunan nasional sebagaimana arahan presiden,” ujar Sri Mulyani.
Pembukaan blokir ini diharapkan mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar pelaksanaan proyek pembangunan yang sempat terhambat, dan mendukung target belanja pemerintah yang lebih optimal pada paruh kedua tahun anggaran 2025.
Di tingkat daerah, Pemprov Sumsel menilai bahwa kebijakan ini dapat membuka ruang fiskal lebih luas untuk melanjutkan program-program strategis, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.
