AmperaBlitz.com, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara resmi mengukuhkan Supriyadi, S.E., M.M. sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel dalam sebuah acara resmi yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Rabu (25/6/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Deru menekankan tiga isu krusial yang menjadi penghambat produktivitas dan tata kelola keuangan daerah, yaitu pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, ketimpangan bagi hasil pajak daerah, dan minimnya literasi keuangan desa.
Gubernur Deru menyampaikan bahwa Sumsel memiliki potensi besar dari sektor pangan dan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan kopi. Namun, realisasi produktivitas dan distribusi komoditas ini kerap terhambat karena keterbatasan infrastruktur, terutama di Pelabuhan Boom Baru Palembang.
“Boom Baru sudah tidak memadai karena sedimentasi. Kita butuh Pelabuhan Tanjung Carat sebagai pelabuhan baru. Ini bukan hanya soal logistik, tapi soal keselamatan dan efisiensi ekonomi,” tegasnya.
Isu kedua yang diangkat Gubernur Deru adalah soal ketimpangan pendapatan daerah akibat pola penempatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) korporasi yang selama ini terpusat di Jakarta, meskipun lahan dan kegiatan produksinya berada di Sumsel.
“Kita punya kebunnya, kita kena dampak lingkungannya, tapi pajak mengalir ke Jakarta. Ini harus menjadi perhatian. NPWP perusahaan harus berada di tempat aktivitasnya,” kata Deru.
Masalah ketiga adalah minimnya literasi keuangan di tingkat desa, yang kerap menjebak para kepala desa ke dalam persoalan hukum akibat kesalahan administrasi pengelolaan dana.
“Mereka ini banyak yang salah bukan karena niat, tapi karena tidak tahu caranya. Perlu ada pendampingan dan literasi khusus agar desa tidak jadi korban sistem,” ujarnya.
Supriyadi, Kepala BPKP Sumsel yang baru saja dikukuhkan, menyampaikan komitmennya untuk berperan aktif sebagai mitra strategis daerah. Ia menegaskan bahwa BPKP akan mengawasi secara ketat aspek PAD, pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas SDM, terutama di desa-desa.
“Kami akan dampingi dan kawal. Jika ada kekurangan, kita bantu. Desa menjadi atensi khusus karena rawan risiko. Kita tak ingin kepala desa bekerja dalam ketidaktahuan,” ungkapnya.
Dengan pengukuhan ini, Gubernur Herman Deru tidak hanya memperkenalkan pejabat baru, tetapi juga menggariskan agenda prioritas Sumsel yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan.
Dari pelabuhan strategis, keadilan pajak, hingga pemberdayaan desa, Sumatera Selatan tengah menata masa depan keuangan dan ekonominya dan semua itu dimulai dari transparansi, edukasi, dan pengawasan kolaboratif.
