AmperaBlitz.com, Palembang — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara resmi mengukuhkan Supriyadi, S.E., M.M. sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel dalam sebuah seremoni yang digelar di Griya Agung Palembang, Selasa (24/6/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan sejumlah tantangan strategis yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumsel, khususnya terkait optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan literasi anggaran di tingkat desa.
“Selamat bergabung kepada Pak Supriyadi. Kami berharap sinergi antara BPKP dan Pemerintah Provinsi semakin kuat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Ada banyak target besar yang harus kita capai bersama, termasuk peningkatan produktivitas pangan dan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat,” ujar Herman Deru.
Gubernur menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat sebagai solusi atas keterbatasan Pelabuhan Boom Baru Palembang yang saat ini tidak lagi memadai karena sedimentasi. Kondisi ini, menurutnya, telah berdampak pada efisiensi distribusi logistik dan menambah beban lalu lintas kendaraan berat di wilayah perkotaan.
Selain itu, Gubernur juga menyinggung persoalan minimnya pendapatan daerah dari sektor pajak akibat banyaknya perusahaan yang beroperasi di Sumsel namun memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdaftar di Jakarta.
“Kita yang menanggung dampak lingkungan dari operasional industri, tapi penerimaan pajaknya justru masuk ke pusat karena NPWP mereka tercatat di luar daerah. Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang perlu dibahas bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur turut menyoroti lemahnya literasi pengelolaan keuangan di tingkat desa, yang kerap kali menjadi penyebab perangkat desa terjerat masalah hukum.
“Banyak kepala desa yang tersandung persoalan hukum bukan karena niat buruk, tapi karena ketidaktahuan dalam pengelolaan dana desa. Perlu ada upaya edukasi dan pendampingan yang lebih intensif,” ujarnya.
Pengukuhan Supriyadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumsel diharapkan dapat memperkuat koordinasi pengawasan dan asistensi terhadap program-program pembangunan strategis di provinsi tersebut. BPKP dinilai memiliki peran krusial dalam memastikan akuntabilitas pelaksanaan APBD, termasuk di tingkat kabupaten/kota dan desa.
Acara pengukuhan turut dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat pemerintah provinsi, serta perwakilan dari instansi vertikal lainnya. Supriyadi menggantikan pejabat sebelumnya dan membawa pengalaman panjang dalam pengawasan internal pemerintahan.
